PERAN STRATEGIS CAMAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CENTRANHO MEDIA, Morowali.

Peran Camat sangat strategis dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Karena Camat adalah representasi atau perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah. Sebagai koordinator dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Salah tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintahan di bawahnya, yakni desa dan kelurahan. Karenanya dalam konteks implementasi dana desa, camat diharapkan ikut berperan memastikan dana tersebut tepat sasaran, tepat guna sesuai prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Pengalokasian Dana Desa yang terus naik nilainya. Maka, dalam konteks dana desa, peran camat sangat penting. Camat punya kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan desa. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sehingga hasilnya dirasakan masyarakat. Camat harus ikut memastikan, dana desa digunakan secara tepat sasaran. Out putnya dirasakan warga desa yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya mari kita kawal Dana Desa, kita tidak ingin dana desa terus naik, tapi masyarakat desa tidak Sejahtera.

Peran camat sangat strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku skpd yang paling dekat dengan desa, maupun selaku skpd yang secara khusus ditugaskan oleh Peraturan Pemerintah  dan Permendargi untuk melaksanakan Binwas Penyelenggaraan Pemdes /Keuangan Desa, PP 43/2014 Pasal 154 ayat (1), Camat/ sebutan lain melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan Desa, melalui :

1.   Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades

2.   Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa

3.   Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa

4.   Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

5.   Fasilitasi pelaksanaan tugas kades & perangkat desa

6.   Fasilitasi pelaksanaan Pilkades

7.   Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD

8.   Rekomendasi pengangkatan & pemberhentian perangkat desa

9.   Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pemb. Daerah dgn pembangunan desa

10. Fasilitasi penetapan lokasi PKP

11. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum

12. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi & kewajiban lembaga kemasyarakatan

13. Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif

14. Fasilitasi kerjasama antar-desa & KSD dgn pihak ketiga

15. Fasilitasi penataan, pemanfaatan & pendayagunaan ruang desa serta penetapan & penegasan batas desa

16. Fasilitasi penyusunan program & pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

17. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

18. Koordinasi pelaksanaan PKP di wilayahnya.