"Pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota Secara Tidak langsung (Melalui DPRD) adalah Keputusan Yang Dihasilkan Anggota DPR RI Yang Sering Mengigau, Anggota Yang Biasa Tidur Saat Sidang, Suka Bolos, Suka Nyabu, Suka Hadiah Duit dan Wanita".
Anggota DPR itu terbagi atas 3 (Tiga) bagian, menurut Status Perwakilan / Keterpilihannya :
- Mereka Yang Benar-Benar Sebagai Wakil Rakyat, Dalam Penetapan RUU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota mereka inilah yang Pro/Memilih Pemilihan Langsung.
- Mereka Yang Benar-Benar Sebagai Wakil Partai / Koalisi, Dalam Penetapan RUU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota mereka inilah yang Pro/Memilih Pemilihan Tidak Langsung (Melalui DPRD).
- Mereka Yang Benar-Benar Mewakili Keduanya, Dalam Penetapan RUU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota mereka inilah yang Bingung dan Ragu dalam Mengambil Sikap Apakah Mewakili Rakyat, Partai/Koalisi, dan atau Mungkin Karena Kesadaran bahwa Telah Terjadi Kesalahan di Lembaga Rakyat Terhormat kemudian Yang Terjadi akhirnya Walk Out.
Anggota
DPR RI Yang Pro Pemilihan Tidak Langsung adalah Mewakili Partai /
Koalisi, Bukan Mewakili RAKYAT. Mereka Justru Mengebiri Hak Rakyat dalam
menentukan Pilihannya. Dalam
Konstitusi Kita Sangat Jelas, Biarkan RAKYAT Memilih Sendiri
PEMIMPINnya. Partai / Koalisi itu ada Karena RAKYAT, Jadi Berhentilah
mengatasnamakan RAKYAT untuk Kepentingan PARTAi / KOALISI.
Alasan Penghematan ???
Kondisi Hari Ini (Orde Reformasi) Yang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Dilaksanakan Secara Langsung dipilih Oleh Rakyat Masih Lebih Baik Dibanding Zaman ORBA
dan ORLA, Padahal Sebahagian Masih Di KORUPSI. Untuk Mencegah KORUPSI
bukan Lewat Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Melalui DPRD.
Kesimpulan :
Setiap Tindakan atau Upaya Menghalangi Orang Lain atau Mengakibatkan Orang Lain Kehilangan Hak-Haknya termasuk Hak Politik (Bebas Memilih dan Dipilih) Merupakan Pelanggaran Konstitusi. Jadi Bisa disimpulkan bahwa Telah Terjadi Kesalahan dan bisa jadi Merupakan Kejahatan dan yang menjadi Korbannya adalah RAKYAT INDONESIA.
